(Media Indonesia, Jumat-18 Nopember 2011)
PENAIKAN harga rumah susun sederhana milik (rusunami) akan memicu pembengkakan angka kekurangan (backlog) rumah. Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi kembali rencana menaikkan harga rumah susun milik untuk masyarakat perkotaan kelas menengah ke bawah tersebut. Hal itu dikatakan pengamat perumahan dari Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar dalam menanggapi rencana Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang akan mengerek harga rusunami hingga maksimal 20%.
.
Pertimbangan di belakang penaikan harga rusunami yang sekadar untuk menyesuaikan kenaikan inflasi dan harga bahan bangunan serta untuk mendorong partisipasi pengembang, jelas bukan pertimbangan penting dari perspektif perumahan rakyat. Menurut Jehansyah, penaikan harga rusunami semata-mata demi kepentingan pengembang. Padahal, urusan perumahan rakyat bisnis properti berkembang, namun pada saat yang sama kebutuhan perumahan rakyat semakin tidak terpenuhi. Angka housing backlog makin tinggi dan permukiman kumuh semakin meluas.
.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), angka backlog saat ini sudah mencapai 13,6 juta unit rumah. Melihat angka itu, Jehansyah menilai rencana Kemenpera menaikkan harga rusunami merupakan kebijakan yang dibuat sekenanya. Langkah ini dilakukan tanpa mengevaluasi terlebih dahulu apakah pola pengadaan rusunami sebelumnya sudah berhasil atau belum.
Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera Margustieny Oemar Ali mengatakan karyawan swasta, pegawai negeri sipil, maupun anggota TNI/Polri yang ingin membeli rumah tidak perlu lagi memusingkan uang muka. Kami bekerja sama dengan pihak asuransi sehingga uang muka KPR sebesar 10% ditanggung pihak asuransi, paparnya. (NG/Vni/E-3)
Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), angka backlog saat ini sudah mencapai 13,6 juta unit rumah. Melihat angka itu, Jehansyah menilai rencana Kemenpera menaikkan harga rusunami merupakan kebijakan yang dibuat sekenanya. Langkah ini dilakukan tanpa mengevaluasi terlebih dahulu apakah pola pengadaan rusunami sebelumnya sudah berhasil atau belum.
Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera Margustieny Oemar Ali mengatakan karyawan swasta, pegawai negeri sipil, maupun anggota TNI/Polri yang ingin membeli rumah tidak perlu lagi memusingkan uang muka. Kami bekerja sama dengan pihak asuransi sehingga uang muka KPR sebesar 10% ditanggung pihak asuransi, paparnya. (NG/Vni/E-3)
http://reidkijakarta.com/rei/web/?mod=news&do=detail&cat=1&id=650
Tidak ada komentar:
Posting Komentar